MALEINSPIRE.id – Penguatan Riset Kebijakan Pembangunan Jakarta kini memasuki babak baru melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Yayasan Georgetown Asia Pacific.
Langkah ini diambil untuk mendukung agenda pembangunan jangka panjang ibu kota dengan melibatkan institusi pendidikan berbasis Jakarta yang berafiliasi langsung dengan Georgetown University, Amerika Serikat.
Penandatanganan kesepakatan penting ini dilakukan oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, bersama Prof. Yuhki Tajima selaku Founding Rector Georgetown SFS Asia Pacific (GSAP) sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Georgetown Asia Pacific.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan perumusan kebijakan publik yang lebih akurat dan terukur.
Langkah Strategis dalam Riset Kebijakan Pembangunan Jakarta
Tujuan utama dari kemitraan ini adalah mendorong perumusan kebijakan yang sepenuhnya berbasis data (evidence-based policy) guna mendukung transformasi Jakarta menjadi salah satu dari Top 50 Global Cities pada 2030.
Ruang lingkup kerja sama yang akan dijalankan meliputi pelaksanaan riset kebijakan, pemanfaatan data dan informasi penelitian, serta publikasi hasil riset kepada para pemangku kepentingan.
Dalam pelaksanaannya, terdapat pembagian peran yang komprehensif untuk memastikan efektivitas program:
-
Peran Pemprov DKI Jakarta: Menyediakan data yang relevan, memfasilitasi koordinasi dan perizinan, serta memberikan dukungan penuh terhadap jalannya riset.
-
Peran GSAP: Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penelitian, menyusun laporan dan rekomendasi kebijakan, serta memberikan kontribusi keahlian akademik untuk penguatan penelitian di lingkungan DKI Jakarta.
-
Independensi Akademik: Kedua belah pihak berkomitmen penuh untuk menjaga independensi akademik guna menjamin integritas metode, analisis, dan hasil riset yang dihasilkan.
Komitmen Jangka Panjang untuk Inovasi Tata Kelola
Kemitraan strategis ini direncanakan akan berlangsung selama lima tahun ke depan.
Menurut Atika Nur Rahmania, kolaborasi ini diharapkan dapat membantu Jakarta menjawab tantangan perkotaan secara lebih efektif dan berkelanjutan melalui pendekatan ilmiah.
Sejalan dengan hal tersebut, Yuhki Tajima menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan institusi akademik sangat krusial untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih kuat.
Melalui upaya kolektif dalam Riset Kebijakan Pembangunan Jakarta ini, Bappeda DKI Jakarta dan GSAP optimis dapat memperkuat ekosistem kebijakan berbasis bukti sekaligus mendorong inovasi dalam tata kelola pembangunan perkotaan yang lebih modern.