MALEINSPIRE.id – Pasar kerja di Indonesia kini mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan seiring berkembangnya tren perekrutan berbasis keterampilan (skills-based hiring).
Berdasarkan laporan Micro Credentials Impact Report 2026 yang dirilis oleh Coursera, sebanyak 97 persen perusahaan di Indonesia dilaporkan telah menerapkan metode seleksi ini untuk mengisi posisi entry level.
Fenomena ini menandai bahwa kompetensi praktis calon pekerja kini kian diprioritaskan dibanding sekadar latar belakang akademis formal.
Ijazah vs Skill: Perekrutan Berbasis Keterampilan Kian Populer
Laporan Coursera menunjukkan bahwa 96 persen pemberi kerja menilai lulusan baru yang mengantongi sertifikasi micro-credentials menunjukkan performa kerja yang lebih memuaskan pada tahun pertama mereka.
Dampaknya pun dirasakan langsung oleh pencari kerja; sebanyak 97 persen pemegang micro-credentials berhasil mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan bidang keahliannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah lulus.
Meskipun perekrutan berbasis keterampilan kian diminati, Pengamat Pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menilai bahwa ijazah formal belum kehilangan relevansinya.
Menurutnya, ijazah dan kompetensi praktis pada dasarnya saling melengkapi di dunia kerja.
“Ijazah dan skills, keduanya penting,” ujar Jejen.
Jejen menambahkan bahwa keterampilan yang dibutuhkan dunia industri saat ini tidak terbatas pada kemampuan teknis semata, melainkan mencakup kombinasi keterampilan abad ke-21.
Selain komunikasi, kerja sama, berpikir kritis, dan kreativitas, calon pekerja kini wajib membekali diri dengan kemampuan digital terapan, seperti coding dan penguasaan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Tantangan Perguruan Tinggi Menghadapi Perekrutan Berbasis Keterampilan
Untuk menjawab tuntutan perekrutan berbasis keterampilan, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia sebenarnya telah mengadopsi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE).
Kurikulum ini dirancang khusus agar proses pembelajaran di kampus menghasilkan lulusan dengan keterampilan teknis yang siap pakai sesuai profesi masing-masing.
Namun, Jejen mengungkapkan bahwa efektivitas kurikulum OBE masih terkendala oleh minimnya fasilitas laboratorium serta terbatasnya kemitraan strategis dengan dunia industri.
Masalah ini tidak hanya dialami oleh kampus swasta skala kecil, tetapi juga sering kali menjadi tantangan bagi perguruan tinggi negeri (PTN) besar.
Lebih jauh, ia menyoroti ketimpangan skema pendanaan perguruan tinggi di Indonesia yang dinilai belum ideal.
Saat ini, kontribusi anggaran pemerintah untuk PTN baru menyentuh angka 30 persen, sementara 70 persen sisanya harus dicari secara mandiri oleh pihak kampus.
Guna menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri, Jejen mendesak pemerintah untuk memperbesar alokasi dana riset serta meningkatkan kesejahteraan dosen.
Menurutnya, sumber daya manusia di Indonesia sebenarnya sangat mumpuni, tetapi kerap terhambat oleh keterbatasan ekosistem penunjang.